Utang Subsidi Pupuk Tembus Rp14,565 Triliun, Nasim Khan Desak Pemerintah Segera Bayar

Foto : Nasim Khan Anggota Komisi VI DPR RI dari F-PKB

Jakarta, Sibernusantara.co.id

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, meminta pemerintah segera menyelesaikan tunggakan pembayaran subsidi pupuk kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) yang mencapai Rp14,565 triliun.

Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia per 31 Oktober 2026, total piutang subsidi pupuk pemerintah tercatat sebesar Rp14,565 triliun. Sekitar 85,5 persen dari jumlah tersebut merupakan tunggakan pembayaran penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025.

Nasim Khan menilai, keterlambatan pembayaran tersebut berpotensi membebani kondisi keuangan perusahaan, terutama arus kas, serta berdampak terhadap keberlanjutan produksi dan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani, ujarnya. Sabtu (19/11/26).

Ia mengatakan, piutang tersebut merupakan akumulasi tagihan pemerintah kepada Pupuk Indonesia sejak 2020 hingga 2026. Karena itu, diperlukan langkah konkret dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga agar kewajiban pembayaran dapat segera dituntaskan.

BACA JUGA :
Survei: Mayoritas Publik Puas Kinerja Kapolri Usut Kasus Duren Tiga

“Tagihan dari pemerintah, dalam hal ini piutang Pupuk Indonesia, belum terbayar sepenuhnya kurang lebih Rp14,5 triliun dari tahun 2020 hingga 2026. Kami menginisiasi dan ingin mengawal bagaimana caranya pemerintah membayarkan piutang tersebut kepada Pupuk Indonesia,” ujar Nasim Khan.

Politisi PKB asal Situbondo, Jawa Timur, itu juga mengungkapkan bahwa untuk menjaga kelancaran produksi dan distribusi, Pupuk Indonesia harus memanfaatkan pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurutnya, langkah tersebut tentu menimbulkan beban bunga yang dapat menekan arus kas perusahaan. Padahal, ketersediaan dana yang memadai sangat penting untuk mendukung kegiatan produksi, distribusi, dan pengelolaan perusahaan.

BACA JUGA :
Soal Larangan Warung Madura Buka 24 Jam, Nasim Khan DPR RI : Jangan Matikan Usaha Pedagang Kecil

“Walaupun ada pembayaran, mereka juga mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga, dalam hal ini Himbara. Itu ada bunga di dalamnya, cukup tinggi juga. Akan lebih bagus kalau cash flow tersedia, sehingga produksi bagus, distribusi lancar, dan manajemen lebih baik lagi,” imbuhnya.

Di sisi lain, Nasim Khan mengapresiasi kontribusi Pupuk Indonesia dalam mendukung program swasembada pangan nasional, termasuk pelaksanaan kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.

Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan yang meringankan beban petani harus diimbangi dengan kepastian pembayaran kewajiban pemerintah kepada produsen pupuk. Jangan sampai persoalan administrasi dan pembayaran justru menghambat ketersediaan pupuk bagi petani.

BACA JUGA :
Nasim Khan DPR RI F-PKB Gaungkan Belanja di Warung Kelontong dan Warung Madura

Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan berkomitmen mengawal koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian piutang tersebut.

Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar kondisi keuangan Pupuk Indonesia tetap sehat, produksi dan distribusi pupuk bersubsidi berjalan lancar, serta kebutuhan petani tetap terpenuhi.

“Sebagai wakil rakyat, Komisi VI DPR RI akan bergerak mencari solusi terbaik agar utang pemerintah terkait subsidi pupuk dapat diselesaikan. Jangan sampai petani terganggu. Pupuk harus tetap lancar demi mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional,” pungkas Bang Nasim Khan.