Jakarta, Sibernusantara.co.id
Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dijadwalkan merilis laporan keuangan perdana tahun buku 2025 pada 23 November 2026. Publikasi tersebut menjadi perhatian Komisi VI DPR RI sebagai bagian dari upaya memastikan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola investasi negara.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau dan mengawasi kinerja Danantara, khususnya dalam pengelolaan aset negara, investasi, serta restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Keterbukaan laporan keuangan menjadi hal penting untuk memastikan pengelolaan dana dan aset negara berjalan secara profesional, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, jelasnya. Sabtu (21/11/26).
Menurutnya, Sejak diluncurkan pada Februari 2025, Danantara belum memublikasikan laporan keuangan kepada publik. Karena itu, penerbitan laporan perdana tahun buku 2025 dinilai menjadi momentum penting untuk menunjukkan perkembangan kinerja dan tata kelola lembaga tersebut.
Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengatur BUMN, Dony Oskaria, sebelumnya menyampaikan bahwa laporan keuangan ditargetkan terbit pada 23 November 2026 setelah proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan konsolidasi aset rampung.
Selain transparansi laporan keuangan, Komisi VI DPR RI juga memberikan perhatian terhadap sejumlah agenda strategis Danantara, termasuk restrukturisasi dan penggabungan BUMN, ujar Politisi F-PKB.
Salah satunya adalah rencana merger empat perusahaan BUMN Karya, yakni PT Nindya Karya dengan PT Brantas Abipraya serta PT Adhi Karya Tbk dengan PT PP Tbk yang ditargetkan rampung pada akhir November 2026. Dalam proses tersebut, kepastian status dan hak-hak pekerja menjadi perhatian agar restrukturisasi tidak merugikan karyawan.
Pengawasan juga mencakup penguatan layanan publik, termasuk peremajaan armada PT ASDP Indonesia Ferry yang rata-rata berusia sekitar 30 tahun. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keselamatan, kualitas pelayanan, dan daya saing transportasi penyeberangan, ungkap Nasim Khan akrab disapa Bang NK.
Nasim Khan menegaskan, Komisi VI DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai kebijakan Danantara, termasuk pelaksanaan perampingan atau streamlining BUMN.
Ia berharap seluruh kebijakan restrukturisasi dan pengelolaan investasi negara benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, memperkuat kinerja BUMN, serta tidak mengabaikan kepentingan pekerja dan pelayanan masyarakat.
Dengan demikian, publikasi laporan keuangan perdana Danantara diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi dan tata kelola yang baik, pungkasnya.







