JAKARTA – Sibernusantara.co.id
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap tata niaga dan distribusi gula kristal rafinasi (GKR). Pengawasan tersebut diperlukan untuk mencegah kebocoran gula rafinasi ke pasar konsumsi rumah tangga yang berpotensi merugikan masyarakat sekaligus menekan harga gula produksi petani tebu lokal.
Nasim Khan menilai, distribusi gula rafinasi harus berjalan sesuai peruntukannya, yakni sebagai bahan baku industri makanan dan minuman, bukan untuk diperjualbelikan secara bebas di pasar konsumsi.
“Pengawasan harus dilakukan secara serius dari hulu hingga hilir. Jangan sampai gula rafinasi yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan industri justru merembes ke pasar konsumsi dan merugikan rakyat, khususnya petani tebu,” tegasnya. Kamis (19/11/26).
Menurutnya, peredaran gula rafinasi di pasar rumah tangga dapat menciptakan persaingan harga yang tidak sehat. Sebab, harga gula rafinasi relatif lebih murah sehingga berpotensi menekan harga gula kristal putih (GKP) hasil produksi petani dalam negeri.
Dampaknya, penyerapan gula petani menjadi terganggu dan pendapatan petani tebu semakin tertekan. Kondisi tersebut juga dapat mengganggu stabilitas tata niaga gula nasional.
Karena itu, pengawasan kuota impor dan distribusi gula rafinasi harus diperkuat. Pemerintah perlu memastikan jumlah impor benar-benar sesuai kebutuhan industri dalam negeri serta tidak membuka celah penyalahgunaan distribusi, jelas Politisi ujung timur Pulau Jawa.
Langkah pengawasan juga perlu melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta instansi terkait melalui inspeksi pasar dan evaluasi rantai distribusi.
Selain itu, perusahaan yang terbukti menyalurkan gula rafinasi di luar ketentuan harus diberikan sanksi tegas, termasuk evaluasi izin usaha dan peninjauan kuota impor, imbuhnya.
Nasim Khan juga mendorong penguatan peran BUMN dalam tata kelola pergulaan nasional. Upaya tersebut perlu dibarengi revitalisasi pabrik gula dalam negeri, peningkatan produktivitas, serta jaminan harga pembelian yang layak bagi petani tebu.
“Jangan sampai kebijakan impor justru melemahkan petani dalam negeri. Kepentingan industri harus tetap diperhatikan, tetapi perlindungan terhadap petani dan masyarakat juga harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia berharap pengawasan distribusi gula rafinasi dapat berjalan konsisten dan transparan sehingga kebutuhan industri terpenuhi, harga gula tetap terkendali, serta kesejahteraan petani tebu terlindungi.
Dengan demikian, tata niaga gula nasional diharapkan semakin sehat, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat, pungkasnya.







