Aksi Joget Karyawan SPPG Lojajar Bondowoso Disorot DPR RI, Nasim Khan: Harus Ada Pembinaan dan Ketegasan

Jakarta, SiberNusantara.co.id

Aksi joget sejumlah karyawan SPPG Lojajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso di dapur MBG yang viral di media sosial mendapat perhatian dari anggota DPR RI Nasim Khan.

Legislator dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) itu menekankan pentingnya pengawasan dan pembinaan dalam menjaga profesionalitas kerja.

Diketahui, Nasim Khan merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur III serta bertugas di Komisi VI DPR RI.

Menanggapi polemik tersebut, ia menegaskan bahwa semua pihak harus terlibat aktif dalam menjaga standar etika di lingkungan kerja, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

BACA JUGA :
Bupati Berikan Penghargaan Kepada Kapolres Bondowoso Atas Prestasinya Dalam Penanganan TPPO

“Pastinya pihak BGN, Pemerintah, dan semua pihak untuk sama-sama mengawasi, membina, hingga tindakan tegas bila terjadi hal-hal tidak baik,” tegasnya. Senin, 23/3/2026.

Menurut Nasim Khan, kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi serius. Ia menilai aktivitas di lingkungan kerja, terlebih di area yang memiliki standar operasional ketat seperti dapur SPPG, tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

BACA JUGA :
Cek Kesiapan, Kasrem 083/Bdj Pimpin Verifikasi dan Apel Gelar Kendaraan di Makodim 0822 Bondowoso

Sebagai anggota DPR RI, ia menyoroti pentingnya penerapan disiplin kerja dan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas pelayanan serta citra institusi di mata publik.

Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa pembinaan terhadap karyawan harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya sebagai respons sesaat atas kejadian viral.

“Pengawasan harus diperkuat, pembinaan juga harus berjalan. Tapi jika ditemukan pelanggaran, tentu harus ada ketegasan,” tambahnya.

BACA JUGA :
Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Sasaran Non Fisik TMMD 116 Bondowoso

Video joget di dapur MBG sendiri telah menuai beragam reaksi masyarakat. Sebagian menilai tindakan tersebut kurang mencerminkan profesionalitas, sementara lainnya meminta agar kejadian ini dijadikan momentum pembenahan sistem kerja ke depan.

Dengan adanya respons dari legislatif, diharapkan seluruh pihak terkait, baik internal maupun pemerintah, dapat mengambil langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang serta memastikan standar pelayanan tetap terjaga.