Jakarta, Siber Nusantara.co.id
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mempercepat proses merger BUMN yang diperkirakan rampung tahun depan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mengatakan bila percepatan merger BUMN jangan sampai berujung PHK pada karyawan BUMN tersebut.
Nasim menyebut bila merger BUMN tidak harus berujung PHK jika pemerintah dan manajemen menjadikan manajemen talenta sebagai prioritas utama, bukan sekadar restrukturisasi organisasi
“Untuk memastikan karyawan BUMN tidak terkena PHK dalam percepatan merger, kuncinya ada pada desain kebijakan sejak awal dan pengelolaan SDM yang disiplin,” kata Nasim kepada Wartawan, Senin (15/12/2025).
Untuk itu, Nasim mengatakan langkah strategis yang bisa dilakukan supaya BUMN bisa berjalan stabil, pertama perlu ada kebijakan Tegas dari Pemegang Saham (Pemerintah).
Dengan menetapkan prinsip “no layoff policy” atau minimal no involuntary layoff dalam dokumen merger. Kemudian masukkan klausul perlindungan tenaga kerja dalam RUPS, SK BP & DANANTARA, dan perjanjian merger.
“Jadi PHK hanya diperbolehkan melalui alami (natural attrition): pensiun, resign sukarela, atau kontrak berakhir,” imbuhnya.
Kemudian, langkah kedua menurut Politisi PKB tersebut adalah Pemetaan dan Penataan SDM Sejak Awal dengan melakukan talent & job mapping lintas BUMN sebelum merger efektif.
Perlu juga untuk melakukan identifikasi jabatan yang tumpang tindih, dan petakan kompetensi serta kebutuhan bisnis baru karyawan yang posisinya overlap dialihkan (redeployment) ke, Anak usaha, Proyek baru, Unit bisnis yang kekurangan SDM.
“Langkah ketiga adalah Reskilling & Upskilling Massal dengan menyediakan program pelatihan ulang untuk karyawan yang terdampak perubahan struktur yang Fokus pada skill masa depan: digital, risk management, project management, ESG, dll. Jadikan pelatihan sebagai syarat mutasi, bukan PHK, hal ini sudah saya sampaikan saat RDP Minggu lalu kepada Danantara dan BP BUMN,”
tuturnya.
Nasim menyebut hal yang tidak kalah penting adalah tetap menjaga komunikasi publik yang konsisten dengan menyampaikan secara terbuka bahwa merger bertujuan efisiensi bisnis, bukan efisiensi tenaga kerja.
“Kepastian ini sangat penting untuk menjaga moral dan produktivitas karyawan,” tutupnya.
