BANYUWANGI – Sibernusantara.co.id
Anggota DPR RI sekaligus MPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Nasim Khan, menggelar kegiatan Sarasehan Kebangsaan MPR RI bersama masyarakat di Balai Saji, Kabupaten Banyuwangi. Selasa (17/11/26).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi dan Penjaga Kedaulatan Rakyat.”
Sarasehan ini dihadiri ratusan peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, Muslimat hingga kalangan pemuda setempat. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kedudukan serta kewenangan MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dalam pemaparannya, Nasim Khan menjelaskan bahwa MPR RI memiliki peran penting sebagai rumah kebangsaan yang menjadi wadah permusyawaratan sekaligus memperkuat persatuan di tengah keberagaman bangsa.
Pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan perlu terus diperkuat melalui pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jelas Anggota DPR MPR RI F-PKB.
Selain itu, MPR RI juga memiliki peran dalam menjaga konstitusi sebagai landasan utama penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman masyarakat terhadap konstitusi dinilai penting agar setiap warga negara mengetahui hak, kewajiban, serta prinsip demokrasi yang bertanggung jawab.
Forum ini sekaligus menjadi sarana keterlibatan publik dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara melalui dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat, imbuhnya.
Nasim Khan berharap kegiatan Sarasehan Kebangsaan MPR RI dapat memperluas wawasan masyarakat Banyuwangi mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan MPR RI, sekaligus memperkuat semangat persatuan, demokrasi, dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, tandasnya.
Melalui kegiatan sarasehan tersebut, masyarakat juga diajak memahami bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya harus berlandaskan konstitusi.







