Jakarta, Siber Nusantara.co.id
Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan secara aktif kepada pedagang warung Madura dan warung rakyat sejenisnya. Menurut Nasim, warung Madura merupakan salah satu pilar penting ekonomi kerakyatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
“Warung Madura itu hadir 24 jam, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, mendukung perputaran produk UMKM lokal, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperkuat interaksi sosial di lingkungan warga. Ini kekuatan ekonomi rakyat yang nyata. BPKN harus hadir untuk memberikan sosialisasi dan pembinaan secara aktif kepada pedagang warung Madura,” kata Nasim.
Ia menilai, warung Madura memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari harga yang relatif lebih murah, akses yang mudah, jam operasional 24 jam, hingga kedekatan emosional dengan konsumen. Namun dalam praktiknya, warung-warung rakyat ini kerap kalah bersaing dengan retail modern yang dianggap lebih aman dan lebih berkualitas oleh sebagian masyarakat.
“Padahal, pengalaman pribadi saya justru sering menemukan persoalan di toko modern. Saya pernah membeli produk di retail modern, sampai di rumah ternyata barangnya busuk. Ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan konsumen juga terjadi di toko-toko modern,” ujarnya.
Nasim menegaskan, stigma bahwa toko modern selalu lebih aman dibanding warung rakyat tidak sepenuhnya benar. Karena itu, kehadiran BPKN sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi, sosialisasi, dan pembinaan kepada pedagang warung Madura agar standar perlindungan konsumen semakin baik dan terukur.
“Di sinilah peran BPKN menjadi penting. BPKN perlu turun langsung memberikan sosialisasi terkait perlindungan konsumen, kualitas barang, informasi produk, hingga mekanisme pengaduan. Warung-warung lokal inilah yang justru perlu kita perkuat,” jelasnya.
Menurut Nasim, pembinaan BPKN terhadap warung Madura akan membawa dampak positif ganda. Di satu sisi, pedagang semakin memahami standar perlindungan konsumen dan pengelolaan usaha yang baik. Di sisi lain, konsumen akan merasa lebih aman dan percaya untuk berbelanja di warung rakyat.
“Kalau warung Madura dibina dengan baik, kepercayaan publik akan meningkat. Dampaknya, ekonomi kerakyatan tumbuh, UMKM bergerak, lapangan kerja terjaga, dan persaingan dengan retail modern menjadi lebih adil,” tambahnya.
Nasim juga berharap, ke depan peran BPKN dapat lebih diperkuat dalam regulasi dan implementasi, tidak hanya fokus pada pengawasan retail modern, tetapi juga memberdayakan pedagang kecil dan lokal sebagai bagian dari ekosistem perlindungan konsumen nasional.
“Warung Madura itu buka terus 24 jam. Harganya murah dan dekat dengan rakyat. Negara harus hadir untuk melindungi dan membinanya, bukan membiarkannya kalah oleh sistem,” ucapnya.
Lebih jauh, Nasim mengingatkan bahwa pemerintah dan instansi terkait, hingga ke tingkat daerah, seharusnya juga melakukan evaluasi terhadap menjamurnya minimarket dan pasar-pasar modern di daerah-daerah. Menurutnya, jika tidak diatur dan diawasi dengan baik, ekspansi pasar modern berpotensi mematikan UMKM dan warung rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
