Bondowoso — Siber Nusantara.co.id
Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akses publik terhadap informasi hukum, Bawaslu Kabupaten Bondowoso menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kelembagaan Pelayanan Informasi Hukum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Acara bertempat di Aula Adelweiss Hotel Ijen View Bondowoso, dan diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai instansi, organisasi masyarakat, dan media. Rabu (22/10/25)
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dwi Endah Prasetyowati, didampingi Plh. Ketua Bawaslu Bondowoso Ismail, S.Pd., M.Pd, dengan menghadirkan sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, Sekretaris Daerah Bondowoso Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I, serta Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jember Prof. Dr. Hermanto Fahamsyah.
Dalam sambutannya, Ismail menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai wujud komitmen Bawaslu terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Melalui penguatan kelembagaan PPID dan JDIH, kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses setiap informasi hukum secara cepat, akurat, dan terpercaya,” ujarnya. Hal senada disampaikan oleh Dwi Endah Prasetyowati yang menegaskan bahwa transparansi adalah bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang melayani rakyat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Bondowoso, Dr. Fathur Rozi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas langkah Bawaslu memperkuat kapasitas kelembagaan di bidang pelayanan informasi hukum. Ia menegaskan bahwa sinergi antara Bawaslu, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi, terutama menjelang tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu serentak mendatang.
Kegiatan yang berlangsung hingga sore hari ini diisi dengan berbagai sesi pemaparan materi dari para narasumber, diskusi interaktif, serta pembahasan strategi peningkatan layanan informasi publik berbasis digital. Melalui kegiatan ini, diharapkan Bawaslu Bondowoso semakin siap menghadirkan layanan informasi hukum yang terbuka, profesional, dan terpercaya, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas. (22)
